Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan kebijakan satu-harga bahan bakar yang tidak mungkin untuk menjadi efektif kecuali pemerintah mulai mengambil pembangunan di daerah terpencil serius. Energi dan sumber daya Mineral Departemen baru saja dikeluarkan Peraturan Menteri yang akan memungkinkan orang-orang di Papua dan Papua Barat untuk membeli bensin Premium untuk Rp 6,450 per liter, diesel untuk Rp 5,150 per liter dan minyak tanah untuk Rp 2.500 per liter mulai pada bulan Januari tahun depan.
Peraturan ini merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar harga BBM yang sama di semua wilayah di seluruh negeri, pemotongan harga dari Rp 50.000-Rp 100,000 per liter di Papua dan Papua Barat. Peraturan ini juga menetapkan bahwa hilir minyak dan Gas Badan Pengawas (BPH Migas) akan bertugas dengan memesan BUMN minyak dan gas Pertamina perusahaan untuk memasok bahan bakar ke lokasi baru, dipilih oleh Kementerian. Selain itu, badan dapat menerapkan sanksi jika perusahaan melanggar peraturan.
Kebijakan akan memaksa Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan untuk mengalokasikan Rp. 800 miliar pada subsidi setiap tahun. Namun, Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan tetap optimis tentang tantangan yang baru. Wianda Pusponegoro juru bicara mengatakan perusahaan berencana untuk menambah 22 agen distribusi bahan bakar di Maluku, Maluku Utara dan Papua. Pertamina berencana untuk mengalokasikan Rp 54 miliar untuk proyek-proyek.
"Dana bisa berasal dari investor dalam agen distribusi bahan bakar," katanya kepada The Jakarta Post pada hari Senin. Pada Mei, Pertamina memiliki 481 pompa bensin dan 397 agen distribusi di seluruh negeri, termasuk 19 agen distribusi di Papua dan 13 di Papua Barat. Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, perusahaan melihat penurunan tahunan 17 persen pendapatan US$ 26,62 miliar. Namun, renegosiasi kontrak yang ada dan tindakan-tindakan pemotongan biaya operasional membuat keuntungan bersih perusahaan melambung 210 persen menjadi $2,83 miliar.
ReforMiner Institute peneliti Pri Agung Rakhmanto mengatakan kebijakan baru tidak perlu karena pemerintah telah memutuskan pada harga non-subsidi bahan bakar setiap tiga bulan. Masalahnya, katanya, terutama berkaitan dengan kurangnya pompa bensin di wilayah, menyebabkan sejumlah besar penjual bensin ilegal yang sering dua kali lipat atau tiga kali lipat harga jual.
Meskipun mungkin ada penurunan kecil dalam harga, Pri Agung meragukan bahwa harga jual akan mencapai harga di Jawa dan Bali kecuali pemerintah menetapkan kebijakan yang akan mengarah pada pembangunan infrastruktur yang serius, terutama dalam pembangunan SPBU. "Presiden Jokowi harus memesan pembangunan SPBU lain di daerah tersebut. Jika dia pergi ke Pertamina, mereka mungkin akan banyak bisnis yang berpikiran,"katanya.
Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan sebelumnya mengeluh bahwa karena agen distribusi ini hanya diisi sejumlah kecil bahan bakar dengan margin keuntungan kecil, investor yang sering enggan untuk menempatkan uang mereka dalam agen distribusi. Untuk melawannya, Peraturan Menteri baru menetapkan bahwa margin keuntungan yang berbeda disiapkan tergantung pada daerah. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Pertamina harus memberikan biaya margin yang lebih tinggi untuk distributor di daerah tersebut.
Saat ini, profit margin pada penjualan bensin premium di SPBU Pertamina berdiri di hanya Rp 270 per liter. Meskipun Pertamina adalah satu-satunya perusahaan yang saat ini mendistribusikan subsidi bahan bakar, energi dan sumber daya Mineral Menteri Ignasius Jonan kata peraturan yang sama akan berlaku untuk perusahaan lain yang mungkin ingin mulai mendistribusikan bensin premium, diesel dan minyak tanah di daerah terpencil. "Mereka yang menerima janji untuk mendistribusikan bahan bakar subsidi harus mendistribusikan mereka dengan harga yang sama. Namun, ini tidak berlaku untuk jenis lain dari bahan bakar,"katanya. Sumber: http://www.sejujurnya.com/2016/11/pertamina-solusi-bahan-bakar-berkualitas-dan-ramah-lingkungan.html
.jpg "Sejarah Kerajaan Pajang")
.jpg "Indonesia pada masa penjajahan Belanda II")